Resume Peraturan Ijazah Digital: Permen no 58 tahun 2024

Pasal 1 – Definisi Dasar

Definisi:

• Ijazah: Dokumen resmi yang menandai kelulusan peserta didik.
• Transkrip Nilai: Rekap atau catatan lengkap hasil belajar peserta didik, mencakup mata pelajaran dan nilai.
• Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah: Jenjang pendidikan yang menjadi cakupan peraturan ini.
• Instansi Terkait: Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi peraturan, seperti Satuan Pendidikan, Kementerian, Menteri, dan Dinas.

Pasal 2 – Prinsip Penerbitan Dokumen

Prinsip:

• Validitas: Menjamin keaslian dokumen dan kemudahan verifikasi.
• Akurasi: Menjamin ketepatan dan kebenaran data yang tercantum.
• Legalitas: Menjamin bahwa seluruh proses penerbitan mengikuti aturan hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

Pasal 3 – Syarat Pemberian Ijazah

• Ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi syarat kelulusan.
• Wajib mencantumkan:
  • Nomor Ijazah Nasional sebagai identifikasi unik.
  • Identitas Peserta: Nama lengkap, tempat & tanggal lahir, serta NISN.
  • Data kelulusan: Nomor keputusan dan tanggal kelulusan.
  • Foto dan Tanda Tangan Kepala Satuan Pendidikan.
• Diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi.

Pasal 4 – Kelengkapan dengan Transkrip Nilai

• Setiap Ijazah wajib dilengkapi dengan Transkrip Nilai.
• Transkrip memuat rincian capaian akademik peserta didik (mata pelajaran beserta nilai).
• Disusun dalam bahasa Indonesia (dapat diterjemahkan jika diperlukan).

Pasal 5 – Mekanisme Pengesahan

• Pengesahan dapat dilakukan dengan menggunakan Tanda Tangan Basah disertai stempel resmi, atau dengan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi yang sesuai standar keamanan digital.

Pasal 6 – Penerbitan Nomor Ijazah Nasional

• Nomor Ijazah Nasional diterbitkan melalui sistem yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan.
• Satuan Pendidikan mengajukan permohonan penggunaan sistem beserta surat pernyataan tanggung jawab atas keakuratan data.

Pasal 7 – Penggunaan Format Standar

• Ijazah dan Transkrip Nilai harus dibuat sesuai dengan Format Standar yang diunduh melalui Sistem Resmi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
• Format tersebut tercantum dalam Lampiran I dan wajib digunakan oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 8 – Penyimpanan Dokumen

• Dokumen disimpan dalam dua bentuk:
  • Sebagai Hasil Pindai (untuk dokumen dengan tanda tangan basah).
  • Sebagai Dokumen Elektronik (untuk dokumen yang telah disahkan secara digital).
• Metode ini memastikan ketersediaan arsip yang aman dan terintegrasi.

Pasal 9 – Penyerahan Dokumen Saat Satuan Pendidikan Ditutup

• Jika Satuan Pendidikan ditutup, seluruh dokumen harus diserahkan kepada Dinas atau Kementerian Pendidikan yang berwenang.

Pasal 10 – Mekanisme Pembaruan Dokumen

• Mekanisme pembaruan mencakup:
  • Perbaikan: Untuk mengoreksi kesalahan penulisan.
  • Penerbitan Ulang: Untuk mengatasi dokumen yang rusak atau hilang, dengan tetap menggunakan nomor yang sama.
  • Pencetakan Ulang: Untuk menyediakan versi cetak dokumen elektronik yang rusak.

Pasal 11 – Proses Perbaikan Dokumen

• Perbaikan dilakukan oleh Satuan Pendidikan dengan menggunakan Nomor Ijazah Baru dan mencantumkan keterangan perbaikan.
• Disahkan oleh kepala Satuan Pendidikan atau jika perlu oleh Dinas/Kementerian jika satuan pendidikan telah ditutup.

Pasal 12 – Format Resmi Perbaikan Dokumen

• Penggunaan Format Resmi Perbaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II wajib diterapkan.

Pasal 13 – Penerbitan Ulang Dokumen

• Dokumen yang diterbitkan ulang harus menggunakan Nomor Ijazah yang sama dengan dokumen asli.
• Dilengkapi dengan keterangan penerbitan ulang dan disahkan oleh instansi berwenang.

Pasal 14 – Format Resmi Penerbitan Ulang

• Penggunaan Format Resmi Penerbitan Ulang sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran III wajib dipatuhi.

Pasal 15 – Pencetakan Ulang Dokumen

• Prosedur Pencetakan Ulang diperlukan untuk versi cetak dokumen yang disahkan dengan Tanda Tangan Elektronik apabila versi cetak mengalami kerusakan atau hilang.

Pasal 16 – Pengakuan Ijazah Luar Negeri

• Ijazah atau dokumen hasil belajar dari luar negeri dapat diakui untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia.
• Verifikasi dilakukan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan panduan dari Kementerian Pendidikan.

Pasal 17 – Pembuatan Fotokopi Dokumen

• Fotokopi dokumen dapat dibuat tanpa pengesahan awal.
• Untuk keperluan administrasi (pendaftaran atau pekerjaan), fotokopi harus disahkan oleh Satuan Pendidikan atau Dinas Pendidikan jika dokumen asli tidak dapat diakses.

Pasal 18 – Penerbitan Surat Keterangan

• Menerbitkan Surat Keterangan untuk dokumen yang diterbitkan sebelum TA 2024/2025, meliputi:
• Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah
• Surat Keterangan Pengganti Ijazah
• Surat diterbitkan berdasarkan permohonan pemilik dengan data identitas dan keterangan relevan.

Pasal 19 – Tata Cara Surat Keterangan Kesalahan

• Surat harus memuat informasi identitas, Nomor Ijazah, rincian kesalahan, disertai Tanda Tangan dan tanggal penerbitan.

Pasal 20 – Format Resmi Surat Keterangan Kesalahan

• Format resmi yang harus diunduh dari sistem resmi berlaku untuk standarisasi.

Pasal 21 – Surat Keterangan Pengganti Ijazah

• Surat ini diterbitkan untuk dokumen yang hilang atau rusak.
• Mencakup data identitas pemilik dan informasi lengkap dari Satuan Pendidikan; bagian yang tidak tersedia tidak wajib dicantumkan.

Pasal 22 – Format Resmi Surat Keterangan Pengganti

• Penggunaan format resmi sesuai ketentuan pada Lampiran IV wajib dipatuhi.

Pasal 23 – Penatausahaan Surat Keterangan

• Dokumen diteatausahakan dalam bentuk Hasil Pindai dan Dokumen Elektronik untuk memudahkan verifikasi dan audit di kemudian hari.

Pasal 24 – Pengesahan Fotokopi Dokumen Lama

• Fotokopi dokumen yang diterbitkan sebelum TA 2024/2025 harus disahkan oleh Satuan Pendidikan atau instansi seperti Dinas/Direktorat Jenderal jika sekolah telah ditutup.

Pasal 25 – Pencabutan Peraturan Terdahulu

• Peraturan ini mencabut Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017,
• Tujuannya untuk menyelaraskan regulasi dengan standar Digital dan Administrasi Modern.

Pasal 26 – Masa Berlaku Peraturan

• Peraturan berlaku sejak diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia,
• Dan disahkan secara Elektronik oleh pejabat berwenang sebagai penanda implementasi resmi.